Langkah 1 | Langkah 2 | Langkah 3 | Langkah 4 | Langkah 5 | Langkah 6 | Langkah 7 | Langkah 8 | Langkah 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis | Data Pembuka Wawasan | Isu Gender | Kebijakan dan Rencana Ke Depan | Pengukuran Hasil | ||||
Faktor Kesenjangan | Sebab Kesenjangan Internal | Sebab Kesenjangan Eksternal | Reformulasi Tujuan | Rencana Aksi | Data Dasar (Base-line) | Indikator Gender | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Program:
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kegiatan:
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
Sub Kegiatan:
Penagihan Pajak Daerah
Tujuan Sub Kegiatan:
Meningkatkan Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah |
Data Umum:
1. Pelayanan PBB dan BPHPB di kantor Badan Pendapatan Daerah jalan jimerto 2. Wajib Pajak di Kota Surabaya L: 1.479.715 P: 1.508.148 (Jumlah Wajib Pajak Kota Surabaya) 3. Pengiriman SPPT PBB ke wajib pajak sebagai pengingat pembayaran pajak dan jatuh temponya 4. Pelaksanaan pelayanan mobil keliling di wilayah 5 UPTB sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke kantor Badan Pendapatan Daerah agar lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak 5. Pelaksanaan penagihan secara door-to-door
-
-
-
-
|
Akses:
adanya kesamaan peluang untuk mendapatkan akses informasi terkait Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah kepada Wajib Pajak berjenis kelamin laki – laki maupun perempuan
Partisipasi:
Wajib Pajak PBB dan BPHTB
Kontrol:
Inisiatif wajib pajak dalam membayar pajak PBB dan BPHTB
Manfaat:
Manfaat memiliki SPPT PBB untuk mengetahui nominal pajak terhutang dan jatuh temponya |
Sarana prasarana seperti mobil keliling yang belum memadahi | - Kepatuhan wajib pajak masih belum optimal - Masih adanya pemahaman bahwa wajib pajak hanya untuk laki-laki | Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah secara lebih aktif dan responsive gender | 1. Sosialisasi kepada masyarakat 2. Pendataan objek pajak 3. Pelayanan pembayaran PBB Dengan Mobil Keliling | 1. Sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan di mall membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajak 2. Pendataan objek pajak 3. Pelayanan pembayaran PBB Dengan Mobil Keliling yang dilakukan di tiap kelurahan |
Output:
Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan PBB dan BPHTB
Outcome:
- Presentase jumlah kepatuhan wajib pajak warga Kota Surabaya setiap tahunnya sebesar 100%, sehingga tidak ada penurunan jumlah kepatuhan wajib pajak - Memberi sumbangsih pada Indeks kesetaraan gender dan SDG’s Nomor 5tentang kesetaraan gender - SDG’s Nomor 11 tentang pembangunan kota berkelanjutan - SDGs Nomor 1 terkait pemberantasan kemiskinanSDGs nomor 8 terkait pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi |