NAMA PERANGKAT DAERAH
|
Badan Pendapatan Daerah |
TAHUN ANGGARAN
|
2022 |
PROGRAM
|
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah |
KEGIATAN
|
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah |
SUB KEGIATAN
|
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) |
TUJUAN SUB KEGIATAN
|
Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah |
CAPAIAN PROGRAM
|
-
Tolak Ukur :
Tercapainya Wajib Pajak Kota Surabaya yang patuh membayar pajak baik Wajib Pajak berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan
-
Indikator dan Target Kinerja :
Output: Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan PBB dan BPHTB
Outcome: - Presentase jumlah kepatuhan wajib pajak warga Kota Surabaya setiap tahunnya sebesar 100%, sehingga tidak ada penurunan jumlah kepatuhan wajib pajak
- Sosialisasi terkait kepatuhan wajib pajak yang dilakukan membuat masyarakat patuh terhadap wajib pajak
- Memberi sumbangsih pada Indeks kesetaraan gender dan SDG’s Nomor 5tentang kesetaraan gender
- SDG’s Nomor 11 tentang pembangunan kota berkelanjutan
- SDGs Nomor 1 terkait pemberantasan kemiskinan
- SDGs nomor 8 terkait pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
|
ANALISIS SITUASI
|
-
Data Pembuka wawasan
- Jumlah Masyarakat Kota Surabaya
L: 1.472.817
P: 1.498.135
- Jumlah Wajib Pajak Kota Surabaya yang telah mendapatkan informasi terkait Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah
L: 60%
P: 40%
(Jumlah Wajib Pajak Kota Surabaya)
- Wajib Pajak di Kota Surabaya
L: 1,001,631
P: 1,053,433
- -
- -
- Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
- Faktor Kesenjangan :
Akses:
adanya kesamaan peluang untuk mendapatkan akses informasi terkait Pelayanan Pembayaran PBB kepada Wajib Pajak berjenis kelamin laki – laki maupun perempuan
Partisipasi:
Proporsi Wajib Pajak yang berjenis kelamin laki-laki lebih tinggi daripada perempuan
Kontrol:
Proporsi pejabat pengampu sub kegiatan
Manfaat:
Tersampaikannya informasi kemudahan pembayaran PBB kepada wajib pajak, sehingga tingkat kepatuhan membayar pajak meningkat
- Sebab Kesenjangan Internal :
Sarana prasarana:
Sarana prasarana pelayanan masih kurang optimal dan ramah terhadap perempuan dikarenakan terbatasnya sarana prasarana yang tersedia
- Sebab Kesenjangan Eksternal :
- Kepatuhan wajib pajak masih belum optimal
- Masih adanya pemahaman bahwa pembayaran PBB hanya dilakukan oleh laki-laki
|
RENCANA AKSI
|
Aktivitas 1 |
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah |
|
ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.)
|
6479703041 |
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS
|
Output:
Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan PBB dan BPHTB
Outcome:
- Presentase jumlah kepatuhan wajib pajak warga Kota Surabaya setiap tahunnya sebesar 100%, sehingga tidak ada penurunan jumlah kepatuhan wajib pajak
- Sosialisasi terkait kepatuhan wajib pajak yang dilakukan membuat masyarakat patuh terhadap wajib pajak
- Memberi sumbangsih pada Indeks kesetaraan gender dan SDG’s Nomor 5tentang kesetaraan gender
- SDG’s Nomor 11 tentang pembangunan kota berkelanjutan
- SDGs Nomor 1 terkait pemberantasan kemiskinan
- SDGs nomor 8 terkait pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
|